Home / Indonesia / Berita menarik pekan ini – Merawat Indonesia – Beritagar – BeritagarID

Berita menarik pekan ini – Merawat Indonesia – Beritagar – BeritagarID

UNTUK INFORMASI LEBIH LENGKAP, IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Penyidik KPK Novel Baswedan tiba untuk menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa (11/4). Penyidik senior KPK itu diserang dengan air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan Salat Subuh di masjid dekat rumahnya.
Penyidik KPK Novel Baswedan tiba untuk menjalani perawatan di RS Jakarta Eye Center, Jakarta, Selasa (11/4). Penyidik senior KPK itu diserang dengan air keras oleh orang tak dikenal seusai menjalankan Salat Subuh di masjid dekat rumahnya.
© Akbar Nugroho Gumay /ANTARA FOTO

Pengakuan mengejutkan Novel Baswedan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan buka suara mengenai kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Novel menduga ada "orang kuat" yang menjadi dalang serangan itu sehingga kasusnya belum terungkap sampai sekarang.

Dalam sebuah wawancara kepada Time di Singapura, Novel mengatakan mendapatkan informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat. Awalnya Novel mengira informasi itu salah. "Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," kata Novel.

Saat diwawancara Time 10 Juni lalu, Novel masih dalam proses penyembuhan terhadap matanya yang terkena siraman air keras. Sebuah pelindung mata terlihat terpasang di wajahnya untuk melindungi penglihatannya yang mulai membaik.

Novel mengatakan bahwa serangan itu terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya. Dalam perhitungan Novel, serangan air keras itu merupakan kali keenam dia mendapat serangan terkait pekerjaannya sebagai penyidik KPK.

Pada 2011, sebuah mobil nyaris menabraknya saat dia mengendarai sepeda motor. Novel sempat berpikir bahwa itu adalah kejadian biasa. Namun, pikiran itu berubah saat kejadian yang sama terulang pada pekan berikutnya.

Dalam wawancara dengan Beritagar Desember 2015 lalu, Novel bercerita bahwa ancaman mulai dirasakannya ketika menangani kasus mafia hitam. Purnawirawan polisi ini memang punya reputasi sebagai penyidik kasus korupsi kelas kakap seperti korupsi simulator SIM hingga menguak jual beli perkara pemilukada yang melibatkan Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi.

Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo (ketiga kanan) didampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Sudjarno (kedua kanan) dan Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Hadi Basuki (keempat kanan) meninjau barang bukti 275 pucuk senjata api laras pendek dan panjang dalam rilis pemusnahan barang bukti di Lapangan Mapolda Lampung, Rabu (24/5).
Gubenur Lampung, M Ridho Ficardo (ketiga kanan) didampingi Kapolda Lampung Irjen Pol Sudjarno (kedua kanan) dan Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Hadi Basuki (keempat kanan) meninjau barang bukti 275 pucuk senjata api laras pendek dan panjang dalam rilis pemusnahan barang bukti di Lapangan Mapolda Lampung, Rabu (24/5).
© Ardiansyah /ANTARA FOTO

Perampokan sadis dan peredaran senjata api

Tak sampai sepekan, dua perampokan sadis dengan senjata api telah terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Perampok menembak para korban yang melawan hingga meninggal.

Dari peristiwa perampokan itu, senjata api illegal yang beredar di masyarakat sudah semestinya dikontrol dengan ketat oleh kepolisian. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid meminta polisi bertindak tegas terhadap berbagai tindak kejahatan yang semakin terang-terangan seperti penembakan dan perampokan.

Ia meminta polisi memperketat pemberian izin senjata api dan tegas menindak terhadap masyarakat yang memiliki senjata api ilegal. "Salah satu penyebab kejahatan yang semakin terang-terangan adalah banyaknya peredaran senjata api ilegal di tengah masyarakat," kata Meutya, dalam keterangan tertulisnya Selasa (13/6/2017).

Meutya menambahkan, keberadaan senjata api yang dimiliki oleh individu justru akan mengancam keamanan masyarakat. Jika warga masyarakat memiliki senjata api, berarti masyarakat belum percaya aparat keamanan dapat melindungi diri mereka.

Meutya menilai, saat ini aturan yang memperbolehkan penguasaan senjata api oleh sipil telah diatur melalui UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Kedua aturan tersebut, kata Meutya, sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diperbarui. Apabila dua aturan itu direvisi, selain soal perubahan aturan pelarangan kepemilikan senjata api juga perlu dicantumkan perlunya peningkatan profesionalitas anggota Polri.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bergegas usai menghadiri acara Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (31/5).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bergegas usai menghadiri acara Workshop Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta, Rabu (31/5).
© Widodo S. Jusuf /ANTARA FOTO

Panglima TNI gagas doa bersama "171717"

Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, memandang bahwa rasa "kasih sayang" di "tengah perbedaan" secara simbolik dapat terwujud pada gerakan 171717 yang dicanangkannya.

Seolah mengikuti penamaan beberapa aksi turun ke jalan di Jakarta seperti 411 dan 212, Gatot menyatakan penyebutan itu bersandar pada waktu gelaran, yakni 17 Agustus 2017 pukul 17.00 WIB. Hari dimaksud bertepatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia.

"Dari hasil diskusi, bersama Pak Ustaz dan teman-teman media tebersit hal luar biasa. Alangkah indahnya kalau Indonesia selalu penuh kasih sayang di tengah perbedaan. Maka, muncul ide untuk akan melaksanakan gerakan 171717 ini," kata Gatot dikutip CNNIndonesia.com.

Dalam hematnya, aksi akan dilakukan di semua markas TNI di tanah air. "Ada acara khataman Alquran" yang berlanjut dengan "salat Maghrib berjemaah," katanya. Selain itu, doa bersama "semua umat beragama juga ada. Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Cu sama-sama mendoakan agar tidak terjadi perselisihan dan timbul rasa kasih sayang," ujarnya dilansir detikcom.

Gatot pun mengatakan bahwa acara tersebut merupakan penerjemahan dari pinta Presiden Joko Widodo yang menginginkan Pancasila–mulai dari sila Ketuhanan yang Mahaesa–diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kedua kiri) bersama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari (kiri), Direktur TPPU BNN Brigjen Rachmad Suwanto (kedua kanan) serta Kabag Humas BNN Kombes Pol Sulistiandriatmoko (kanan) memberi penjelasan saat rilis kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika di Kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso (kedua kiri) bersama Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari (kiri), Direktur TPPU BNN Brigjen Rachmad Suwanto (kedua kanan) serta Kabag Humas BNN Kombes Pol Sulistiandriatmoko (kanan) memberi penjelasan saat rilis kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Narkotika di Kantor BNN, Jakarta, Selasa (13/6/2017).
© Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Sel mewah Cipinang

Keberadaan sel mewah di rumah tahanan di Indonesia bukan sekadar isapan jempol. Berkali-kali sel mewah menjadi sorotan seperti fasilitas bintang lima Artalyta Suryani, Gayus Tambunan dan lain-lain.

Pada pekan ketiga ramadan sekarang ini, publik pun disajikan kabar sel mewah di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Kisah sel mewah terkuak ketika tim penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang BNN melakukan penggeledahan di ruang sel Lapas Cipinang pada tanggal 31 Mei 2017.

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso di Gedung BNN, Cawang mengatakan adanya sel mewah yang dihuni narapidana bernama Haryanto Chandra alias Gombak, yang divonis 14 tahun penjara dalam perkara narkoba.
"Dalam penggeledahan tersebut terlihat situasi ruangan sel yang tidak seperti ruangan sel pada umumnya. Di ruangan tersebut terdapat AC, CCTV yang bisa memonitor setiap orang yang datang, WiFi, akuarium ikan arwana dan menu makanan spesial," kata Budi Waseso, Selasa (13/6/2017).

Di dalam sel itu, menurut dia, penyidik juga menemukan satu komputer jinjing, satu iPad, empat telepon genggam dan satu token.
Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik BNN juga mendapati narapidana yang sedang menghisap sabu-sabu di dalam sel.

"Kita (BNN) sudah berkali-kali menyampaikan dan tergantung sananya (Kemenkumham). Kalau masih begini saja, yang ada ya ini. Kalau sistem enggak diperbaiki, besok ya bakal ketemu lagi," kata Budi Waseso.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta, Jumat (9/6/2017).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan mengenai keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, di Jakarta, Jumat (9/6/2017).
© Akbar Nugroho Gumay /ANTARA FOTO

Google sudah bayar pajak

Google dan pemerintah Indonesia akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Tagihan pajak yang dikejar pemerintah sejak setahun belakangan, sudah dilunasi perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat itu.

Tak jelas bagaimana bentuk kesepakatan tersebut. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hanya memastikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan Google adalah sesuai dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) tahun 2016.

Soal badan usaha mana yang melakukan pembayaran–Google Asia Pasific Pte Ltd (induk perusahaan di Singapura) atau Google Indonesia–berikut besaran pajak yang dibayarkannya, Sri Mulyani tak mau membocorkannya.

"Karena sifatnya rahasia, kita tidak sebutkan suatu perusahaan atau wajib pajak membayar berapa," tegas Sri Mulyani seperti yang diwartakan Liputan6.com, Selasa (13/6/2017).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pernah menaksir angka pajak yang semestinya dibayar Google ke pemerintah mencapai sekitar Rp437,5 miliar per tahun. Perhitungan tersebut muncul dengan asumsi margin keuntungan yang diperoleh Google di kisaran Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun per tahun.

Selama ini, DJP selalu menyebut Google Indonesia hanya membayar pajak sebesar 4 persen dari keseluruhan pendapatan iklan di Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai fee. Google pun diklaim sudah menunggak sejak 2011.

Pihak Google Indonesia sendiri sudah membantah klaim pemerintah tersebut. Kepada Beritagar.id, sekitar awal April 2017, Google mengatakan dengan pasti bahwa pihaknya selalu mematuhi aturan Indonesia, termasuk membayarkan pajak perusahaannya.

Ilustrasi pemakai cadar atau penutup wajah
Ilustrasi pemakai cadar atau penutup wajah
© Antoine Taveneaux /Wikimedia.org

Norwegia bakal larang pemakaian cadar

Norwegia kemungkinan menjadi negara Eropa terkiwari yang bakal melarang penggunaan cadar di ruang publik. Pasalnya, koalisi partai sayap kanan anti-imigrasi berencana mengharamkan pemakaian burka di semua tingkatan pendidikan.

Pihak berwenang berdalih bahwa selubung semacam itu menghambat komunikasi.

"Kami tak ingin kain penutup wajah dipakai di lokasi PAUD, sekolah, atau universitas," ujar Menteri Pendidikan dan Penelitian Norwegia, Torbjorn Roe Isaksen, dikutip Al Jazeera. Kain itu menghalangi kelancaran komunikasi, hal yang penting bagi para murid demi mendapatkan pendidikan yang baik".

Sejauh ini, pemerintah daerah telah mendapatkan wewenang untuk melarang penggunaan cadar di seolah. Namun, kebijakan tersebut belum berlaku secara nasional.

"Kain penutup wajah seperti nikab dan burka tak punya tempat di sekolah Norwegia. Komunikasi dengan sesama adalah nilai fundamental di sini," ujar Per Sandberg, pelaksana jabatan Menteri Imigrasi dan Integrasi.

Langkah pemerintah Norwegia mengikuti kebijakan serupa di Prancis, Belgia, dan Belanda.

Selain itu, pada Mei, Austria pun menerapkan aturan untuk melarang penggunaan cadar. Legislasi tersebut didukung oleh kedua partai berkuasa di negeri tersebut.

"Mulai Oktober, pihak kepolisian akan mengenakan denda kepada orang-orang yang pakaiannya menghalangi wajah," tulis NPR. "Denda juga akan diberlakukan bagi perempuan yang memakai burka dan nikab di universitas, pengadilan, angkutan umum".

Sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/6).
Sidang perdana kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian dengan terdakwa Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/6).
© Agus Bebeng /ANTARA FOTO

Buni Yani didakwa dua pasal

Buni Yani, pengunggah video pidato Ahok hingga melambung, dijerat dua pasal. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, Selasa (13/6), jaksa Andi Muhammad Taufik menilai terdakwa telah melanggar Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal pertama yang didakwakan kepada Buni adalah pasal 32 ayat 1 junto Pasal 48 ayat 1. Jaksa menilai Buni Yani telah mengubah, merusak, dan menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain ataupun publik berupa video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Dari total video sepanjang 1 jam 48 menit, dipangkas jadi 30 detik, yang ada di menit ke 24.00 sampai menit 25.00.

Menurut Andi, terdakwa mengetahui ada kata 'pakai' yang diucapkan oleh saksi Ahok. "Namun terdakwa dengan sengaja menghilangkan kata 'pakai' ketika mentranskripsikan ucapan saksi Ahok dalam dinding (wall) dalam akun terdakwa pada media sosial Facebook," ujar jaksa Andi seperti dikutip dari detik.com.

Abdullah Gymnastiar (kiri) bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kedua kanan) dan Netty Heryawan (kanan) mengikuti acara "Jabar Mengaji" di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/5).
Abdullah Gymnastiar (kiri) bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (kedua kanan) dan Netty Heryawan (kanan) mengikuti acara "Jabar Mengaji" di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Jawa Barat, Minggu (21/5).
© Agus Bebeng /ANTARA FOTO

Aa Gym, tokoh populer dengan elektabilitas rendah

Pemilihan Gubernur Jawa Barat baru akan digelar pada 2018. Namun, gaungnya telah tiba bahkan sebelum semester kedua 2017 bermula.

Satu yang menjadi sorotan adalah nama Abdullah Gymnastiar yang mengemuka lewat survei Indo Barometer dan Poltracking. Hasil jajak pendapat kedua lembaga menunjukkan pria yang karib dipanggil sebagai Aa Gym masuk lima besar tokoh dengan popularitas tinggi selain Deddy Mizwar, Dede Yusuf, dan Ridwan Kamil.

Reputasi Gymastiar di mata para responden Indo Barometer beroleh persentase 94,9 persen, di bawah Deddy Mizwar yang beroleh 99 persen serta di atas Dede (92,4 persen) dan Ridwan (88,8 persen).

Poltracking menunjukkan hasil lebih baik dengan memberikan tingkat kepopuleran tertinggi kepada Gymnastiar dengan 92,4 persen. Pria itu mengatasi Deddy (86,05 persen), Dede (84,03 persen), dan Ridwan (79 persen),

Warta yang dilansir Kumparan pada Minggu (11/6) menggarisbawahi keinginan pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid, Bandung, itu menjadi wali provinsi dengan mengajak warga pendukung untuk mendaftar sebagai simpatisan melalui pesan singkat.

"Mudah-mudahan ini langkah awal yang penuh berkah. Luruskan niat ikhtiar," katanya.

Gymnastiar pun menyiratkan jalan menuju kursi gubernur tidak mudah, hal yang lantas membuatnya untuk memberikan pernyataan terbuka bahwa dia tengah meminta petunjuk Tuhan melalui "istikharah".

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, mengatakan upaya komunikasi politik semacam itu sesungguhnya mengangkat ambisi politik Gymnastiar alih-alih sinyal atas kepentingan umat.

Salah satu contoh temuan detonator non listrik yang akan dimusnahkan di Markas Brimobda Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/5). Di Makassar, Minggu (11/6) polisi juga menemukan 500 detonator yang hendak dikirim ke Kalimantan Barat.
Salah satu contoh temuan detonator non listrik yang akan dimusnahkan di Markas Brimobda Polda Sultra, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (19/5). Di Makassar, Minggu (11/6) polisi juga menemukan 500 detonator yang hendak dikirim ke Kalimantan Barat.
© Jojon /ANTARA FOTO

Misteri kiriman 500 detonator beralamat palsu

Petugas keamanan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar kembali menemukan ratusan detonator atau pemicu ledak, Minggu (11/6). Sebanyak 500 batang detonator yang terbungkus dalam paket makanan.

Rencananya, paket akan dikirim menggunakan Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 611 tujuan Pontianak, Kalimantan Barat.

Kepala Polsek Bandara Hasanuddin Iptu Ahmad mengungkapkan, petugas keamanan berinisiatif membuka paket tersebut karena tampilannya di layar X-ray mencurigakan.

"Paket ditemukan dalam kemasan yang dibungkus bersama kue," kata Ahmad seperti dinukil dari Mediaindonesia.com. Detonator ditemukan dalam lima bungkus dengan masing-masing berisi 100 unit.

Dari penelusuran, barang tersebut diketahui dikirimkan seorang warga bernama Jamaluddin, beralamat di kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Barang ditujukan kepada "Haji Raji" di Ketapang, Kalimantan Barat.

Hasil penyelidikan sementara, nama pengirim dan penerima "Haji Raji" ternyata palsu. Polisi pun masih mendalami peruntukan detonator tersebut.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, menyatakan perlu melakukan antisipasi dini dalam penemuan paket barang ini. Sebab, kata dia, detonator tersebut bisa saja digunakan untuk keperluan negatif.

"Ini detonator bisa digunakan macam-macam, bisa untuk bom ikan, bisa untuk bom yang beneran," ucapnya.

Ilustrasi hukuman mati.
Ilustrasi hukuman mati.
© Mehdi Hasan Khan /CC BY-SA 3.0 /Wikimedia

Penodaan agama lewat Facebook

Pengadilan Pakistan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada warganya dalam kasus penodaan agama lewat Facebook.

Vonis tertuju kepada Taimoor Raza, pria berusia 30, yang dinyatakan bersalah karena menulis pesan yang dianggap menghina Nabi Muhammad.

Raza mendapat vonis pada Sabtu (10/6) di Bahawalpur, provinsi Punjab. Ini merupakan vonis terkeras sekaligus pertama kalinya untuk kasus penodaan agama lewat media sosial di Pakistan.

Menurut media lokal, The Express Tribune, Raza ditangkap di sebuah titik pemberhentian bus di Bahawalpur. Ia diringkus seorang aparat kontra-terorisme yang langsung menyita ponselnya. Konon, dari ponselnya ditemukan konten yang dianggap bermuatan penodaan agama di Facebook dan WhatsApp.

"Laporan forensik atas telepon genggamnya menunjukkan bahwa dia telah melakukan penghujatan setidaknya lewat 3.000 posting," kata jaksa dalam kasus ini, Muhammad Shafique Qureshi, dilansir New York Times.

Konon, dalam interogasi, Raza juga teridentifikasi sebagai anggota Sipah-e-Muhammad, kelompok Syiah terlarang yang punya catatan kekerasan terhadap kelompok Sunni garis keras pada 2001.

The Guardian mengutip pernyataan saudara kandung Raza, Waseem Abbas. Ia mendeskripsikan keluarga mereka sebagai "miskin tapi terpelajar", yang merupakan bagian dari minoritas Syiah di Pakistan.

"Saudaraku terlibat dalam debat sektarian di Facebook dengan seseorang, yang kemudian kami ketahui, adalah seorang pejabat (kontra-terorisme) bernama Muhammad Usman," katanya, soal latar kasus ini.

Asa Firda Inayah menjadi pembicara di Talkshow Kebangsaan di Kampus UGM, DI Yogyakarta, Senin (29/5).
Asa Firda Inayah menjadi pembicara di Talkshow Kebangsaan di Kampus UGM, DI Yogyakarta, Senin (29/5).
© Hendra Nurdiyansyah /ANTARA FOTO

Gelombang tudingan plagiarisme terhadap Afi Nihaya

Beberapa pekan terakhir, Afi Nihaya Faradisa (18) berhadapan dengan isu plagiarisme. Sedikitnya, dua kasus dugaan plagiarisme menerpa remaja putri yang kesohor lewat tulisan-tulisannya perihal toleransi dan kebinekaan di Facebook itu.

Minggu malam (11/6), pemilik nama asli Asa Firda Inayah itu mengirim sebuah permintaan maaf sekaligus pengakuan. Ia mengaku telah memakai beberapa paragraf dari tulisan milik Mita Handayani.

"Saya mengakui hal tersebut sebagai sebuah kesalahan," tulis Afi.

Kasus plagiarisme ini berpangkal dari tulisan Afi yang bertajuk "Belas Kasih dalam Agama Kita" (25 Mei 2017). Tulisan itu dituding sebagai hasil plagiarisme tulisan Mita yang bertajuk "Agama Kasih" (30 Juni 2016). Kedua tulisan sama-sama dipajang di Facebook.

Afi pun menjelaskan bahwa dirinya telah meminta maaf dan berkomunikasi dengan Mita "jauh sebelum hal ini (isu plagiarisme) meledak di media".

Di sisi lain, pengakuan Afi agak berbeda dengan Mita. Dalam sebuah kirimannya di Facebook, Mita mengaku tak pernah mengenal Afi sebelum kasus ini mengemuka.

"Aku tidak pernah mengenal atau berkomunikasi dengan Afi Nihaya Faradisa sebelum ramai-ramai ini," tulis Mita.

Meski demikian, Mita tak menganggap serius kasus ini. "Sejak dulu, tulisanku sudah biasa disalin, diproduksi ulang, dan disebar orang lain di grup dan tempat-tempat yang kadang aku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah ambil pusing soal ini."

Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) Irman (kanan) dan Sugiharto dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6).
Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) Irman (kanan) dan Sugiharto dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/6).
© Hafidz Mubarak A /ANTARA FOTO

Kasus e-KTP dan cara anggota DPR meminta jatah uang

Kasus Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terus menyeret sejumlah nama di DPR. Terdakwa Irman mengungkapkan adanya permintaan uang dari anggota DPR ketika memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/6/2017).

Permintaan uang muncul dari mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap. Menurut Irman, suatu saat sebelum dilakukan rapat dengar pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR, politisi Partai Golkar itu menghampirinya dan menanyakan soal uang.

"Pak Chairuman tanya, 'Pak Irman, ini kawan-kawan mau reses, bagaimana?" Kata Irman.

Tanpa memperjelas pertanyaan, arahnya sudah jelas meminta jatah uang. Irman mengatakan bahwa ia tidak mengurusi soal bagi-bagi uang. Irman kemudian meminta agar Chairuman menghubungi pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam surat dakwaan, Chairuman Harahap disebut diperkaya sebesar 584.000 dollar AS dan Rp26 miliar dalam proyek e-KTP senilai Rp5,9 triliun itu.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, menyebut bahwa Chairuman berperan banyak dalam meloloskan anggaran e-KTP di DPR. Chairuman juga beberapa kali meminta uang melalui anggota DPR dan langsung kepada pengusaha Andi Narogong.

Irman merupakan mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Perkenalan Irman dengan Andi Narogong tidak lepas dari peran Komisi II DPR.

"Saya mulai kenal sejak Februari 2010. Saya kenal Andi sebagai tindak lanjut saya dipanggil Ketua Komisi II DPR, Burhanuddin Napitupulu," ujar Irman.

Warga melintas di sekitar gerbang tol Salatiga yang berlatar belakang gunung Merbabu di Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (8/6). Gerbang tol Salatiga yang menjadi poros keluar dan masuk kendaraan dari Salatiga-Bawen tersebut memiliki "magnet" keindahan pemandangan gunung dan persawahan di sekitarnya.
Warga melintas di sekitar gerbang tol Salatiga yang berlatar belakang gunung Merbabu di Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (8/6). Gerbang tol Salatiga yang menjadi poros keluar dan masuk kendaraan dari Salatiga-Bawen tersebut memiliki "magnet" keindahan pemandangan gunung dan persawahan di sekitarnya.
© Aloysius Jarot Nugroho /ANTARA FOTO

Tol Semarang-Salatiga siap sambut pemudik

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan ruas tol Semarang-Salatiga sudah dapat difungsikan sebagai jalur alternatif mudik Lebaran 2017.

Jalur yang merupakan bagian dari tol Trans Jawa ini sudah bisa dilalui pada H-10 (15 Juni 2017) hingga H+10 (5 Juli 2017) Lebaran, dan masih digratiskan dari seluruh biaya.

Perlu diketahui, tol sepanjang 40,4 kilometer tersebut memang belum menjalani uji kelayakan operasi, namun sudah bisa difungsikan. Sehingga, khusus untuk mudik, jalur tersebut hanya boleh dilalui kendaraan kecil/roda empat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat, Basuki Hadimuljono juga memastikan, marka dan petunjuk jalan di sepanjang jalur tersebut sudah lengkap, berikut dengan beton pemisah jalur jalan dan tepi jalan.

"Pada saat mudik difungsikan penuh 24 jam, dan setelah mudik baru diuji kelayakan untuk bisa dioperasikan," ujar Basuki, dalam lansiran Tempo.co, Minggu (11/7/2016).

Ruas tol Semarang-Salatiga ini terdiri dari seksi I Semarang-Ungaran sepanjang 10,85 kilometer, seksi II Ungaran-Bawen sepanjang 11,95 kilometer, dan seksi III Bawen-Salatiga sepanjang 17,6 kilometer. Untuk Seksi 1 dan Seksi 2 sudah diresmikan terlebih dahulu.

Selain penunjuk jalan, pihak operasional jalan tol, PT Trans Marga Jawa Tengah (TMJ) juga telah menyediakan dua tempat peristirahatan pada jalur tersebut.

Tempat peristirahatan (rest area) pertama terletak pada kilometer (km) 22 dari arah Semarang, atau tepatnya berada di Ungaran. Sementara tempat peristirahatan (rest area) kedua terletak di km 49.

Sejumlah pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyalakan lilin saat aksi solidaritas di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
Sejumlah pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyalakan lilin saat aksi solidaritas di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5).
© Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Akankah Ahok ke LP Cipinang atau Salemba?

Basuki Tjahaja Purnama, pria kelahiran Belitung yang lazim dipanggil Ahok, bakal dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (LP) menyusul pencabutan berkas banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Tadinya, Ahok berniat mengajukan banding atas putusan hakim atasnya, tapi akhirnya batal karena, menurut sang istri, Veronica Tan, "untuk kepentingan semua, kepentingan bersama."

Hingga kini, Ahok masih ditahan di Mako Brimob di Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, tulis Liputan6.com, belum dapat memastikan apakah dia akan dipindahkan ke LP Salemba, Jakarta Pusat, atau LP Cipinang, Jakarta Timur.

Dalam hematnya, menanggapi permintaan untuk tak memindahkan Ahok ke Cipinang, Kejaksaan Agung tidak berwewenang memilih tempat. "Itu kewenangan dari Dirjen Lapas, Kemenkum HAM…," ujarnya.

Kuasa hukum Ahok, I Wayan Sudirta, meminta agar kliennya mendapatkan jaminan keamanan penuh ketika berpindah ke lembaga pemasyarakatan.

"Pokoknya saya berharap kepada pihak keamanan agar saat pemindahan Pak Ahok untuk menjalani hukumannya nanti betul-betul dipastikan keamanannya," katanya kepada Kompas.com, Sabtu (10/6).

Menurutnya, jaminan keamanan ini perlu karena Ahok pernah diintimidasi saat ditahan di Lapas Cipinang sehingga harus dipindahkan ke Rumah Tahanan (rutan) Mako Brimob.

"Dulu saja kan pernah diancam kan makanya dipindahkan. Ini juga harus diperhatikan, jangan dianggap enteng," kata Wayan Sudirta.

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Angkatan Bersenjata Rusia Terima Ratusan Unit Senjata Baru – RBTH Indonesia

Angkatan Bersenjata Rusia Terima Ratusan Unit Senjata Baru 26 Juli 2017 Radhitya Diva Putra, RBTH …