Home / Politik / Catatan Baru Kebangsaan Lewat Buku “Demokrasi Pancasila” – BeritaSatu

Catatan Baru Kebangsaan Lewat Buku “Demokrasi Pancasila” – BeritaSatu

Buku Demokrasi Pancasila Catatan Baru Kebangsaan Lewat Buku "Demokrasi Pancasila"

Buku Demokrasi Pancasila (istimewa)

Jakarta – Publik memperingati hari kelahiran Pancasila 1 Juni dengan aneka cara. Salah satunya, 18 tokoh, pemikir, aktivis dan jurnalis, memberikan pandangan kritisnya tentang kebangsaan dengan meluncurkan buku berjudul: Mewacanakan Kembali Demokrasi Pancasila (Yang Diperbarui).

"Jika kita tak ingin Indonesia berubah menjadi negara Islam, atau kembali ke sistem otoriter, atau menuju demokrasi liberal yang ekstrem sekuler, maka saatnya kita teguhkan kembali demokrasi pancasila (yang diperbarui) menjadi the only game in town," ujar Denny JA, salah satu penulis buku itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/6).

Disebutkan, negara hanya akan stabil jika ada kesepakatan dan konsensus nasional yang baru untuk mengakomodasi kepentingan dan paham politik yang beragam.

Menurut dia, arti "diperbarui" di belakang demokrasi Pancasila itu dilatarbelakangi kondisi terminologi demokrasi Pancasila yang selama ini berasal dari sistem politik Orde Baru era Soeharto. Demokrasi Pancasila era Soeharto tidak demokratis jika diukur melalui kriteria demokrasi modern.

Kata diperbarui dibelakang terminologi Demokrasi Pancasila untuk membedakannya dengan rezim Soeharto. "Beberapa elemen Demokrasi Pancasila era Pak Harto tak lagi relevan, misalnya Dwi Fungsi ABRI, Presiden dipilih MPR, hadirnya utusan golongan di MPR yang tidak dipilih. Reformasi dan amandemen UUD 45 sudah memperbaruinya," tutur Denny.

Dia mengaku sudah menguji pilihan publik. Melalui survei nasional LSI, ditanyakan apakah rakyat memilih negara Islam model Timur Tengah, negara demokrasi liberal model barat, atau demokrasi Pancasila yang tumbuh dalam kultur Indonesia sendiri? Yang inginkan negara Islam di bawah 10 persen. Yang inginkan demokrasi liberal dunia barat di bawah 5 persen. Sebanyak 74 persen menginginkan Demokrasi Pancasila.

Tapi, Demokrasi Pancasila yang dimaksud, bukan Demokrasi Pancasila yang dipraktikkan era Orde Baru. Di atas 70 persen rakyat menolak Demokrasi Pancasila Orde Baru. Karena itu Demokrasi Pancasila perlu diperbarui.

Ia menyusun konsep Demokrasi Pancasila yang diperbarui berdasarkan preferensi publik. Sebanyak 18 intelektual, pemikir, akademisi, aktivis, dan jurnalis, menanggapinya dalam pro dan kontra. Di antara mereka, Rocky Gerung, Christianto Wibisono, Ali Munhanif, Mun'im Sirry, Hatta Taliwang, dan lainnya.

Diakui, kumpulan esai di buku itu selangkah lebih maju. Ketika banyak pihak menggaungkan kembali Pancasila, para penulis buku ini ingin menerjemahkan Pancasila itu dalam tata kelembagaannya.

Buku itu diterbitkan online. Publik bisa diakses dengan PDF atau link yang dipublikasikan di media sosial termasuk di facebook Denny JA's World.

"Saya berharap buku ini disebarkan seluasnya agar perekat bangsa yang melonggar menyatu kembali dalam tata ruang publik yang lebih akomodatif," ujar dia.

Suara Pembaruan

Yuliantino Situmorang/YS

Suara Pembaruan

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Tahun Politik, Istana: Penghematan Anggaran 2018 Perlu Dilakukan – Okezone

Home Economy Fiskal & moneter Senin, 24 Juli 2017 – 15:29 wib Tahun Politik, Istana: …