Home / Politik / Etika Politik dalam Putusan-putusan NU – Islam NU (Blog)

Etika Politik dalam Putusan-putusan NU – Islam NU (Blog)

Oleh H Imam Nahrawi
Politik bagi para kiai NU merupakan sarana masyarakat untuk mencapai kemaslahatan hidup di dunia dan di akhirat. Kendati ingin mewujudkan tujuan yang mulia, NU tidak membenarkan masyarakat khususnya nahdliyin menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan-tujuan politik.
Berpijak dari pemikiran ini para kiai melalui forum Muktamar NU pada 1989 di Pesantren Krapyak Yogyakarta meluncurkan sembilan butir pedoman berpolitik bagi warga NU. Sembilan pokok pandangan pemikiran politik ini dirasa cukup bagi warga NU dalam berpartisipasi secara aktif dalam lapangan politik. Berikut ini kami kutip butir kedelapan dari sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU.
“(8) Perbedan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga Nahdlatul Ulama harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling menghargai satu sama lain sehingga dalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama.”
Kita dapat berasumsi, peluncuran sembilan pedoman berpolitik bagi warga NU ini dilatari (1) kehilangan pegangan politik warga NU dari yang awalnya ditentukan para kiai melalui kepengurusan PBNU, selanjutnya diserahkan kepada mereka untuk menggunakan hak pilih berdasarkan pertimbangan individu. Hal ini terjadi setelah NU memutuskan Kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Ke-27 NU di Situbondo; (2) seiring dengan tumbuhnya “anak-anak sekolahan” di lingkungan NU yang mampu berijtihad dalam menentukan pilihan politiknya; (3) tentu saja masih banyak pertimbangan lain.
Sembilan pokok pedoman berpolitik bagi warga NU ini (yang sebenarnya juga sangat universal dan bisa dipakai oleh kalangan di luar warga NU) tidak hanya bermanfaat di era Orde Baru dengan tiga partai kontestan pemilu. Ijtihad politik para kiai NU ini juga sangat visioner, relevansinya semakin terasa di era pasca-Orba. Sembilan pedoman berpolitik semakin diperlukan di tengah heterogenitas, kompleksitas, dan cairnya warga NU di era sekarang ini selain jumlah partai yang semakin banyak.
Di sini tampak terlihat pergeseran wacana politik dari hegemoni elit para kiai ke populis warga. Perbincangan dan penentuan hak pilih politik tidak lagi berputar di kalangan para kiai NU. Para kiai sendiri melalui putusan Muktamar di Yogyakarta 1989 ini menyerahkan otoritas politiknya dari kelembagaan kepada individu warga NU.
Di samping ke dalam, gagasan politik para kiai juga menyinggung ke luar. Pada Munas Alim Ulama NU tahun 2012 di Pesantren Kempek Kabupaten Cirebon para kiai mengangkat masalah risywah politik (suap/money politik) dalam forum bahtsul masailnya. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa menerima sebuah pemberian dengan tujuan politik adalah haram menurut agama.
“(3) Menerima pemberian yang dimaksudkan untuk risywah (suap) oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu, hukumnya haram bila penerima mengetahui maksud pemberian itu dimaksudkan untuk risywah. Adapun bila penerima tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi bila pada suatu saat mengetahui, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk risywah, maka penerima wajib mengembalikannya.”
Putusan soal risywah politik ini merupakan salah satu sumbangan besar gagasan NU untuk menciptakan iklim pilpres, pilkada, pilbup yang sehat guna (1) menekan ongkos politik, (2) menghasilkan pemimpin berkualitas, (3) menjaga akhlak terpuji dalam suasana kampanye hingga pemilihan.
Tidak sampai di situ, pada forum Munas NU ini juga para kiai mengingatkan masyarakat untuk tidak mendukung calon pemimpin yang (1) terbukti gagal dalam melaksanakan tugas-tugas sebelumnya, (2) terbukti sering mengabaikan berbagai kepentingan rakyat, (3) terbukti sering menjadikan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan (4) terbukti sering melakukan korupsi.
Semua putusan NU terkait politik ini dapat dipahami bila kita melihat secara utuh konsep politik NU seperti tercermin pada sambutan dan arahan Rais Aam PBNU KH M A Sahal Mahfudh pada Rapat Pleno PBNU 6-8 September 2013 di Pesantren Unsiq Al-Asy’ariyah Kalibeber, Kabupaten Wonosobo.
Pada kesempatan ini Kiai Sahal membagi dua jenis politik. Pertama, politik kekuasaan yang lazim disebut politik tingkat rendah adalah porsi partai politik dan warga negara, termasuk warga NU secara perseorangan. NU harus steril dari politik semacam itu. Kedua, politik tingkat tinggi (As-Siyasah Al-‘Aliyah), yaitu politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik.
“Etika berpolitik harus selalu ditanamkan NU kepada kader dan warganya pada khususnya, dan masyarakat serta bangsa pada umumnya, agar berlangsung kehidupan politik yang santun dan bermoral yang tidak menghalalkan segala cara,” kata Kiai Sahal.
Semua gagasan ini menjadi semacam “buku saku” bagi pengurus NU, warga NU, para politikus dari kalangan NU, dan masyarakat umum. Buku saku yang berisi panduan praktis ini merupakan bentuk kontribusi para kiai NU untuk menciptakan perbaikan di sana-sini di bidang politik. Semoga NU terus produktif mengeluarkan gagasan-gagasan untuk menciptakan iklim politik yang sehat, konstitusional, dan beradab sesuai nilai dasar Pancasila.
*) H Imam Nahrawi, Menpora RISumber: Google News

About Redaksi

Check Also

OSO: Anggota MPR Harus Mengedepankan Politik Kebangsaan – RMOL.CO (Siaran Pers)

Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Papua Sumbar Sumsel Sumut RMTV News …