Home / Politik / Keppres tentang Harlah Pancasila Memiliki Dasar Historis dan … – BeritaSatu

Keppres tentang Harlah Pancasila Memiliki Dasar Historis dan … – BeritaSatu

Ahmad Basarah Keppres tentang Harlah Pancasila Memiliki Dasar Historis dan Yuridis

Ahmad Basarah (Antara)

Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir (Harlah) Pancasila sesuai Keppres Nomor 24 tahun 2016 memiliki dasar pijakan historis dan yuridis yang jelas. Untuk itu, seluruh rakyat Indonesia diminta untuk merayakan peringatan Harlah Pancasila, yang kini menjadi hari libur nasional, dengan penuh khidmat.

Hal itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di MPR, Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (29/5).

"Pada 1 Juni nanti, bangsa Indonesia akan merayakan peringatan Hari Lahir Pancasila yang ke-72. Peringatan tahun ini tentu berbeda dengan peringatan Harlah Pancasila sebelumnya, karena sejak 2016 pemerintah telah menetapkan secara resmi tanggal 1 Juni 1945 sebagai Harlah Pancasila. Selain menetapkan 1 Juni sebagai Harlah Pancasila, pemerintah juga menjadikan tanggal itu sebagai hari libur nasional dan Harlah Pancasila juga diperingati oleh pemerintah dan segenap komponen bangsa lain pada setiap tahun," kata Basarah.

Dikatakan, dasar historis dan yuridis Harlah Pancasila, antara lain sidang BPUPK pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dengan agenda tunggal khusus membahas tentang apa dasar negara Indonesia jika merdeka kelak. Bung Karno sebagai anggota resmi BPUPK untuk pertama kali di depan sidang pada 1 Juni 1945 menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang lima prinsip atau dasar bagi Indonesia merdeka.

"Gagasan itu disampaikan secara konsepsional, sistematis, solid, dan koheren serta diberikan nama Pancasila. Bahkan, istilah Pancasila itu hanya dapat kita temui dalam Pidato 1 Juni 1945 dan tidak kita temukan dalam naskah Pembukaan UUD 1945, di mana terdapat sila-sila Pancasila, baik pada naskah UUD 1945 sebelum atau setelah perubahan," katanya.

Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 tersebut, ujara Basarah, telah diterima secara aklamasi oleh seluruh peserta sidang BPUPK.

Dikatakan, dalam bagian konsideran atau menimbang Keppres 24/2016 dikatakan bahwa Pancasila, sejak dicetuskan Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK, kemudian berkembang menjadi Piagam Djakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 hingga mencapai teks final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Semua itu adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. "Penjelasan Profesor Notonegoro pada 31 September 1951 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan bahwa pengakuan terhadap Pancasila 1 Juni 1945 bukan terletak pada bentuk formil, di mana urut-urutan sila-silanya berbeda dengan sila-sila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, pengakuannya justru terletak pada asas dan pengertian yang tetap sebagai dasar falsafah negara," ujarnya.

Politisi PDIP itu mengatakan, dari rumusan Pancasila yang dipidatokan Bung Karno pada 1 Juni 1945 tersebut terdapat dimensi ketuhanan, yang menjadi salah satu prinsip bagi dasar Indonesia merdeka.

Bahkan, dalam penjelasan tentang sila ketuhanan itu, Bung Karno menjabarkan bahwa hendaknya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan dan wajib menjalankan perintah Tuhan dengan cara yang leluasa dan saling menghormati.

"Dari pandangan dan sikap dalam Pidato 1 Juni 1945 tersebut sangat jelas bahwa Bung Karno menolak konsep atheisme dan menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Basarah, pernyataan yang dibuat oleh seseorang tokoh dan beredar di media sosial, yang mengatakan bahwa Pancasila 1 Juni adalah Pancasila PKI sebagai pernyataan yang ahistoris. Pernyataan itu juga bersifat menebar kebencian kepada Bung Karno dan Presiden Jokowi.

"Pernyataannya juga telah menyebarkan berita bohong tentang proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara kepada masyarakat luas serta telah bersifat fitnah dan masuk ke dalam ranah perbuatan tindak pidana," katanya.

Dijelaskan, dengan posisi Pancasila saat ini, maka tidak ada mekanisme hukum apa pun untuk dapat mengubah apalagi menggantinya. Salah satu cara mengubah Pancasila adalah dengan revolusi politik dan membubaran negara atau dengan cara kolonialisasi seperti zaman penjajahan dulu.

"Lembaga MPR sebagai pembentuk konstitusi sekali pun tidak dapat mengganti Pancasila. Sebab, kewenangan MPR menurut Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945 hanya mengubah dan menetapkan UUD, sementara kedudukan Pancasila berada di atas UUD," tuturnya.

Asni Ovier/AO

BeritaSatu.com

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Fadli Zon Anggap MK Dimasuki Kepentingan Politik bila Tak Hapus … – KOMPAS.com

KOMPAS.com Fadli Zon Anggap MK Dimasuki Kepentingan Politik bila Tak Hapus …KOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com – Wakil …