Home / Politik / KPK Bisa Berubah Jadi Lembaga Politik Jika Respon Pansus Angket – Tribunnews

KPK Bisa Berubah Jadi Lembaga Politik Jika Respon Pansus Angket – Tribunnews

Hak Angket KPK

KPK Bisa Berubah Jadi Lembaga Politik Jika Respon Pansus Angket

Bahkan kata dia, semakin menguatkan opini publik bahwa Angket untuk melemahkan KPK.

Senin, 19 Juni 2017 15:42 WIB KPK Bisa Berubah Jadi Lembaga Politik Jika Respon Pansus AngketTribunnews.com/ Adiatmaputra Fajar PratamaAnggota PBHI Julius Ibrani dalam Diskusi Kemelut DPD RI dan Situasi Demokrasi Indonesia Saat Ini, Jakarta, Minggu (7/5/2017).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepatutnya tidak merespon dalam bentuk apapun terkait Angket yang diajukan DPR RI, mengingat baik prosedur maupun substansinya tidak berdasar hukum.

Sehingga jika memenuhi permintaan Angket DPR RI ini maka, pegiat antikorupsi, Julius Ibrani, dari Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KPK sama saja mengafirmasi dan melegitimasi pelanggaran hukum yang terjadi.

"Dan ini bisa menimbulkan asumsi publik bahwa KPK justru berubah wujud menjadi lembaga politik juga," ujar Julius Ibrani kepada Tribunnews.com, Senin (19/6/2017).

Jadi sudahlah tepat, menurut Julius Ibrani, bahwa KPK menolak permintaan Pansus Angket untuk pemanggilan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, untuk dimintai keterangan soal surat pernyataannya.

"Sudah lah tepat KPK menolak permintaan Pansus Angket,"katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan selain persoalan dasar hukum yang tidsk tepat secera objek dan subjek untuk Hak Anget DPR RI, Pansus Angket perlu memastikan kepada publik bahwa surat-surat yang ditujukan kepada KPK mengatasnamakan Pansus sudah sesuai administrasi, dengan menyertai SK (Keputusan) DPR dan Berita Negara yang kemudian dikirimkan kepada Presiden sesuai Pasal 172 Tatib DPR RI.

Jika tidak maka pemanggilan berulang kali pun, imbuhya, tetap tidak memiliki dasar hukum.

Bahkan kata dia, semakin menguatkan opini publik bahwa Angket untuk melemahkan KPK.

Pansus Hak Angket terhadap KPK menjadwalkan rapat dengar pendapat umum, Senin (19/6/2017), Pukul 14.00 WIB.

Sedianya, Pansus mengagendakan pemanggilan mantan Anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani, untuk dimintai keterangan soal surat pernyataannya.

Halaman selanjutnya 12 Penulis: Srihandriatmo Malau Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Tinggalkan Kamera Laptop dalam Kondisi Menyala, Seorang Tamu Temukan Hal Mengejutkan di Kamar Hotel Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Halal Bihalal Jadi Wadah Komunikasi Politik – Sriwijaya Post

Halal Bihalal Jadi Wadah Komunikasi Politik "Kito menggelar Halal Bihalal tentunya menjalin tali silaturahmi kawan-kawan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *