Home / Politik / Pansus Targetkan Kamis Depan Putuskan 5 Isu Krusial RUU Pemilu – BeritaSatu

Pansus Targetkan Kamis Depan Putuskan 5 Isu Krusial RUU Pemilu – BeritaSatu

Inilah 5 Isu Krusial RUU Pemilu Pansus Targetkan Kamis Depan Putuskan 5 Isu Krusial RUU Pemilu

Inilah 5 Isu Krusial RUU Pemilu (Youtube.com/BeritaSatu)

Jakarta – Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) Achmad Baidowi mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan paling lama Kamis (8/6) depan akan memutuskan lima isu krusial di RUU Pemilu yang belum mencapai kata sepakat.

Kelima isu tersebut adalah sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), dan metode konversi suara.

"Paling telat Kamis ada keputusan di level pansus. Baru dibawa ke paripurna," ujar Achmad dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk “Merancang Pemilu Plus+Plus” di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6).

Selain Achmad, hadir juga Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil.

Achmad menuturkan tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan lima isu krusial tersebut melibatkan pimpinan dan struktur partai politik. Dalam konteks ini, kata dia, kemungkinan ada forum lobi antara struktur partai.

"Tidak menutup kemungkinan penyelesaian juga melibatkan lobi-lobi dan itu lumrah dalam pembahasan RUU Pemilu melibatkan parpol," tandas dia.

Lobi-lobi tersebut, kata dia, tentunya tetap mempertimbangkan kepentingan rakyat dan perkembangan demokrasi Indonesia ke depan. Dia mengaku optimistis, pimpinan atau struktur partai memikirkan kepentingan umum dalam melakukan lobi-lobi tersebut.

"Kita targetkan Kamis dan semoga lobi-lobinya tidak terlalu lama. Apalagi isu-isu krusial di RUU Pemilu sudah sering dibahas dan setiap partai pasti sudah punya pandangan masing-masing," pungkas dia.

Sementara peneliti Perludem Fadli Ramadhanil meminta DPR dan pemerintah segera memutuskan RUU Pemilu ini sehingga ada kepastian hukum bagi pemilih, peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Menurut Fadli, jika pembahasannya berlarut-larut lagi, maka bisa memengaruhi tahapan pemilu.

"Kepastian hukum ini penting khususnya bagi penyelenggara pemilu dalam menyiapkan tahapan dan peraturan-peraturan teknis pemilu. Jangan sampai molor lagi karena putusan RUU Pemilu sudah dua kali ditunda. DPR dan pemerintah harus berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU Pemilu ini," pungkas Fadli.

Yustinus Paat/WBP

BeritaSatu.com

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Politik Jabar Mulai Memanas, Ridwan Kamil Buat Golkar Meradang – SINDOnews.com (Siaran Pers)

Politik Jabar Mulai Memanas, Ridwan Kamil Buat Golkar Meradang Asep Supiandi Selasa, 25 Juli 2017 …