Home / Politik / Perlu Lembaga Khusus Pembinaan Pancasila – BeritaSatu

Perlu Lembaga Khusus Pembinaan Pancasila – BeritaSatu

Peserta mengikuti gladi peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 30 Mei 2017. Perlu Lembaga Khusus Pembinaan Pancasila

Peserta mengikuti gladi peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 30 Mei 2017. (Antara/Sigid Kurniawan)

Jakarta – Aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami pasang surut, dan selalu menghadapi tantangan. Seperti saat ini, nilai-nilai Pancasila terancam oleh gerakan antipluralisme dan radikalisme. Oleh karena itu, dirasa perlu kehadiran lembaga yang khusus merumuskan pole pembinaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Demikian pandangan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, secara terpisah, di Jakarta, Selasa (30/5) dan Rabu (31/5).

Menurut Jimly, selama ini ada sejumlah lembaga negara yang melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, semua lembaga itu tampaknya berjalan sendiri-sendiri, tanpa koordinasi dengan baik. Akibatnya, sosialisasi dan pembinaan Pancasila tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

“Nah, lembaga khusus ini, akan mengkoordinasi semua lembaga yang melakukan sosialisasi dan pendidikan Pancasila sehingga menjadi efektif,” ungkap mantan ketua MK.

Selain itu, lembaga khusus tersebut sebaiknya juga diberi kewenangan melakukan uji material (judicial review) terhadap semua produk UU dan peraturan di bawahnya, yang tidak sesuai dengan Pancasila. “Jadi, lembaga khusus ini selain mempunyai fungsi pendidikan, juga mempunyai fungsi penegakan hukum dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Sehingga MK dan MA tidak hanya menjadi lembaga yang menguji UU atau peraturan terhadap UUD 1945, tetapi juga ada yang memastikan bahwa UU atau peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan roh Pancasila,” jelasnya.

Terkait peringatan Hari Pancasila, Jimly menegaskan, Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia dan keberadaannya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasalnya, Pancasila merupakan produk sejarah yang tidak bisa diubah-ubah lagi.

“Pancasila sudah ditemukan dan digali oleh Bung Karno sehingga melahirkan 5 nilai-nilai luhur yang dirangkum dari berbagai sumber dan pemikiran para tokoh bangsa, hingga akhirnya disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 bersama dengan UUD 1945,” ujarnya.

Dia menambahkan, Pasal 37 UUD 1945 menegaskan, yang bisa diubah dari UUD 1945 hanya pasal-pasalnya. Sedangkan, Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya tertuang nilai-nilai Pancasila tidak bisa diubah lagi.

Dia mengakui, aktualisasi nilai-nilai Pancasila selama ini mengalami pasang surut. Namun, sampai sekarang nilai-nilai Pancasila masih konsisten relevan untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terkoyak.

“Dari zaman ke zaman atau era ke era, pasti ada masalah dan tantangannya. Namun, kita sebagai bangsa harus tetap optimistis, bahwa dengan Pancasila yang kita miliki, kita bisa mengatasi berbagai tantangan yang ada, termasuk polarisasi akibat pilkada DKI Jakarta,” tandasnya.

Senada dengan itu, Arief Hidayat berpandangan, metode dalam mensosialisasikan Pancasila kepada masyarakat perlu segera dirumuskan. Rencana pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) juga perlu segera direalisasikan.

“Kalau Orde Baru metodenya indoktrinatif, menggunakan alat kekuasaan untuk menekan. Kalau sekarang metodenya harus diubah. Pakar pedagogik bisa merumuskan cara dan metode dalam memberikan pemahaman yang lebih relevan dengan situasi saat ini,” kata Arief.

Menurut Arief, MK memang mempunyai pusat kajian Pancasila. Sampai sekarang, pihaknya masih mencari metode yang tepat untuk menemukan pola yang implementatif agar publik mudah memahami Pancasila.

“Di tengah kohesi sosial bangsa kita yang melemah, kita perlu percepat. Metode memang harus implementatif. Tidak hanya indoktrinasi tapi nilai-nilai itu yang harus digali dan dipahamkan kepada bangsa, metodenya bisa apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) 54/2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), pada 19 Mei lalu. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan terhadap seluruh penyelenggara negara, dengan kejelasan arah yang terencana, sistematis, dan terpadu.

UKP-PIP yang segera dibentuk merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden. Tugas lembaga ini adalah merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaannya.

Nantinya UKP-PIP akan terdiri dari pengarah dan pelaksana. Pengarah mencakup unsur tokoh kenegaraan, tokoh masyarakat dan agama, serta purnawirawan TNI/Polri dan pensiunan PNS. Sedangkan pelaksana terdiri dari ketua dibantu tiga deputi.

Upacara Peringatan
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi akan memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, yang terletak di Kementerian Luar Negeri, Kamis (1/6). Upacara juga digelar serentak secara nasional di kantor dan instansi pemerintah pusat dan daerah. “Seluruh inspektur upacara akan membacakan sambutan dari Presiden,” ungkapnya.

Mensesneg menambahkan, pemerintah juga menyiapkan kegiatan Pekan Pancasila, dari 29 Mei hingga 4 Juni. Menurut Pratikno, Pancasila saat ini memang perlu diteguhkan kembali. “Kita ini sebagai bangsa ini mengalami ujian, di dunia internasional juga mengalami ujian mengenai Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat keberagaman, persatuan, dan lain-lain. Ini momentum yang pas sekali,” ucapnya.

Suara Pembaruan

Yustinus Paat/Carlos KY Paath/ALD

Suara Pembaruan

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Fadli Zon Anggap MK Dimasuki Kepentingan Politik bila Tak Hapus … – KOMPAS.com

KOMPAS.com Fadli Zon Anggap MK Dimasuki Kepentingan Politik bila Tak Hapus …KOMPAS.comJAKARTA, KOMPAS.com – Wakil …