Home / Politik / Teten: Pembubaran Ormas Bukan Keputusan Politik – KOMPAS.com

Teten: Pembubaran Ormas Bukan Keputusan Politik – KOMPAS.com

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki KOMPAS.com/IHSANUDDIN Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menegaskan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013, bukan lah sebuah bentuk kesewenang-wenangan. Dengan Perppu ini, maka pemerintah bisa membubarkan suatu ormas tanpa melalui pengadilan.

Namun, surat keputusan pembubaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nantinya tetap bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Karena itu bukan keputusan politik, itu hanya level menteri ke bawah, sehingga harus dilihat sebagai keputusan administrasi, bisa dibawa ke pengadilan tata usaha negara," kata Teten usai mendampingi Jokowi meresmikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di Jakarta, Senin (16/7/2017).

Baca juga: Jokowi: Yang Tak Setuju Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum

Teten menilai, pengujian di PTUN ini bisa membuat pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam membubarkan ormas. Pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menentukan ormas yang anti Pancasila dan patut dibubarkan.

"Lain halnya kalau satu keputusan itu mutlak, tidak bisa dibawa ke TUN, itu bolehlah dituding pemerintah otoriter," ucap Teten.

Teten memastikan pemerintah banyaknya akan patuh pada keputusan yang diketok pengadilan.

Kompas TV Pemerintah kian membuktikan keseriusannya untuk menghalau organisasi masyarakat yang dinilai radikal dan anti pancasila. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

  • Penerbitan Perppu Ormas

Berita Terkait

PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas

Soal Perppu Ormas, Sandi Serahkan ke "Dewa-dewa" di Tingkat Nasional

Jimly Sarankan Pemerintah Buka Dialog soal Perppu Ormas

Soal Perppu Ormas, Jimly Minta Publik Tak Khawatir Pemerintah Otoriter

Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

Regional 17/07/2017, 15:31 WIB Pemerintah Kaji Daftar Ormas Anti-Pancasila yang Akan Dibubarkan

Pemerintah Kaji Daftar Ormas Anti-Pancasila yang Akan Dibubarkan

Nasional 17/07/2017, 15:30 WIB Tak Kunjung Terima Sertifikat, Puluhan Warga Ulujami Mendemo Kementerian ATR/BPN

Tak Kunjung Terima Sertifikat, Puluhan Warga Ulujami Mendemo Kementerian ATR/BPN

Megapolitan 17/07/2017, 15:29 WIB Ini Kronologi Pem-'bully'-an Siswi SMP di Thamrin City

Ini Kronologi Pem-"bully"-an Siswi SMP di Thamrin City

Megapolitan 17/07/2017, 15:27 WIB Berencana Akan Menikah, Perempuan Australia Ditembak Mati Polisi

Berencana Akan Menikah, Perempuan Australia Ditembak Mati Polisi

Internasional 17/07/2017, 15:27 WIB Mantan Anak Buah Jokowi di Balai Kota Melamar Jadi Kepala Setpres

Mantan Anak Buah Jokowi di Balai Kota Melamar Jadi Kepala Setpres

Nasional 17/07/2017, 15:22 WIB Saat PM Kanada Menggendong Bayi Suriah Bernama Justin Trudeau

Saat PM Kanada Menggendong Bayi Suriah Bernama Justin Trudeau

Internasional 17/07/2017, 15:21 WIB RUU Terorisme Dinilai Macet karena Banyak Hal yang Ingin Diatur

RUU Terorisme Dinilai Macet karena Banyak Hal yang Ingin Diatur

Nasional 17/07/2017, 15:20 WIB Pengacara Hary Tanoe Kecewa Hakim Tolak Praperadilan

Pengacara Hary Tanoe Kecewa Hakim Tolak Praperadilan

Nasional 17/07/2017, 15:20 WIB Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Hary Tanoe

Ini Pertimbangan Hakim Tolak Praperadilan Hary Tanoe

Nasional 17/07/2017, 15:17 WIB La Nyalla: Saya Ingin Didampingi Cawagub seperti Emil dan Anas

La Nyalla: Saya Ingin Didampingi Cawagub seperti Emil dan Anas

Regional 17/07/2017, 15:14 WIB Polisi Sebut Putra Jeremy Thomas Sempat Lari Saat Akan Ditangkap

Polisi Sebut Putra Jeremy Thomas Sempat Lari Saat Akan Ditangkap

Megapolitan 17/07/2017, 15:12 WIB Bupati Dedi Wajibkan Siswa di Purwakarta Berjalan Kaki Saat ke Sekolah

Bupati Dedi Wajibkan Siswa di Purwakarta Berjalan Kaki Saat ke Sekolah

Regional 17/07/2017, 15:12 WIB Rumah Tua Dikenakan Tagihan Tunggakan PBB-P2 Rp 40 Juta

Rumah Tua Dikenakan Tagihan Tunggakan PBB-P2 Rp 40 Juta

Megapolitan 17/07/2017, 15:12 WIB Jembatan Penghubung Sejumlah Desa di Pulau Seram Ambruk

Jembatan Penghubung Sejumlah Desa di Pulau Seram Ambruk

Regional 17/07/2017, 15:07 WIB Load MoreSumber: Google News

About Redaksi

Check Also

Partai Golkar Siapkan Mesin Politik Jika Ditinggal Setnov – CNN Indonesia

Sumber: Google News Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *