Home / Politik / Titik Terang Revisi UU Pemilu Sudah Mulai Terlihat – BeritaSatu

Titik Terang Revisi UU Pemilu Sudah Mulai Terlihat – BeritaSatu

Ilustrasi pemilu. Titik Terang Revisi UU Pemilu Sudah Mulai Terlihat

Ilustrasi pemilu. (Antara)

Jakarta – Titik terang pembahasan revisi UU Pemilu sudah mulai terlihat. Setidaknya dua isu krusial yang selama ini alot sudah mencapai kata sepakat. Dua isu itu adalah masalah ambang batas paprol boleh masuk parlemen atau yang biasa disebut parliamentary threshold (PT) dan syarat parpol boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden atau yang biasa disebut presidential threshold (Pres-t).

Bendahara Umum Partai Golkar Robert J Kardinal di Jakarta, Senin (29/5) mengemukakan PT telah ditetapkan naik dari 3,5 persen pada pemilu 2014 lalu menjadi 4 persen pada pemilu 2019 mendatang. Sementara syarat mencalonkan presiden adalah tetap seperti pada pemilu 2014 lalu yaitu meraih 20 persen jumlah kursi di DPR atau meraih 25 persen suara sah pada pemilu.
“Sudah ke situ angkanya. Tinggal disahkan saja nanti,” kata Robert.

Ia menjelaskan angka 4 persen untuk kenaikan PT sebagai jalan tengah. Sementara Pres-t tetap 20 persen supaya masyarakat tidak bingung pada pemilu 2019 nanti karena terlalu banyak calon presiden yang tampil.

“Anda bisa bayangkan kalau Pres-t dihapus, nanti ada berapa banyak calon yang muncul. Pusing nanti rakyat melihatnya,” ujar Robert yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Robert mengemukakan masih ada beberapa masalah lain belum mencapai kata sepakat yaitu masalah sistem pemilu, perhitungan sisa hasil suara dan penambahan kursi. Fraksi-fraksi di DPR masih terus berkomunikasi agar mencapai titik temu atas persoalan yang tersisa.

“Komunikasi terus dilakukan. Kita berharap tidak harus diambil keputusan lewat voting,” tutpnya.

Sebagaimana diketahui, selama ini sikap-sikap fraksi di DPR terbelah karena dua isu tersebut. Golkar dan Nasdem menghendaki kenaikan PT hingga 7-10 persen. Sementara partai-partai tengah seperti PKB, PAN, PKS, PPP dan Hanura menginginkan tetap 3,5 persen. Bahkan ada yang mengusulkan agar PT dihapus. Pada isu Pres-t, fraksi-fraksi juga terbelah. Ada yang mengusulkan aturan itu dihapus. Namun juga yang menginginkan tetap diberlakukan.

Suara Pembaruan

Robertus Wardi/FMB

Suara Pembaruan

Sumber: Google News

About Redaksi

Check Also

OSO: Anggota MPR Harus Mengedepankan Politik Kebangsaan – RMOL.CO (Siaran Pers)

Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Papua Sumbar Sumsel Sumut RMTV News …