Komisi E DPRD Imbau Anggota Dasawisma Tak Rangkap Jadi Jumantik

Berita24 - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar warga yang menjadi anggota Dasawisma atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak ...

Berita24 - Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar warga yang menjadi anggota Dasawisma atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak rangkap jabatan menjadi Juru Pemantau Jentik (Jumantik), karena keduanya mendapat honor dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhammad mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan memisahkan antara keanggotaan PKK dan Jumantik, agar honor yang didapatkan tidak rangkap di satu orang.

Dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Ramly menegaskan bahwa warga yang sudah menjadi Jumantik tidak bisa menjadi anggota Dasawisma.

Anggota Komisi E Sereida Tambunan juga menegaskan hal serupa, pemerintah berssikap demikian agar warga tidak berorientasi meminta - minta dana ke pemerintah.

Menurut Sereida distribusi pekerjaan ke masyarakat itu penting, selain sebagai penghasilan tambahan, menjadi PKK dan Jumantik juga dinilai dapat mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati akan mengevaluasi kembali keanggotaan Jumantik dan PKK yang rangkap jabatan. Ia menduga, hal tersebut terjadi karena minimnya kesediaan warga untuk jadi kader Jumantik dan PKK.

Selain itu, banyak daerah di Jakarta yang memang kekurangan personel / warga tetap untuk menjabat menjadi kader Jumantik dan PKK sehingga yang terjadi ialah rangkap jabatan di dua posisi tersebut.

Anggota Jumantik saat ini berjumlah 30.000 orang se- Jakarta dan mendapatkan honor sejumlah Rp. 500.000,- / bulan. Anggota Dasawisma yang mewakili 10 - 20 rumah rencananya akan mendapatkan honor sebesar Rp. 250.000,- / bulan.

Mau Beasiswa? Klik Disini

Penulis : Icha RF
Sumber : kompas.com
Image : aktual.com

Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta agar tidak ada keanggotaan ganda antara Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dengan Dasawisma atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pasalnya, dua keanggotaan itu mendapat honor dari APBD DKI. "Kita ingin pisahkan itu. Karena dia (warga) udah ikut kegiatan, dia ambil kiri kanan. Sementara uang oleh APBD dirangkap," kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Ramli HI Muhammad dalam rapat bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Senin (28/1/2019). Ramlu menjelaskan seharusnya warga yang sudah Jumantik tak bisa menjadi anggota Dasawisma. Hal yang sama disampaikan Anggota Komisi E Sereida Tambunan. Sereida tak ingin warga jadi berorientasi meminta-minta dana operasional ke pemerintah. "Istri Pak RT terkadang ngambil (honor) Jumantik, PKK, Dasawisma. Jadi maksudnya, kita harus punya data siapa petugas Dasawisma, siapa petugas Jumantik sehingga target pertama kita punya database mengenai keterlibatan masyarakat," kata Sereida. Sereida mengatakan distribusi pekerjaan kemasyarakat penting. Selain sebagai penghasilan tambahan, menjadi kader masyarakat juga dinilai baik untuk mencegah kegiatan tak bermanfaat di lingkungan. "Karena akan mengurangi ibu-ibu nongkrong, istilah kerennya menggosip. Sehinga ada pembagian tuags di lingkungan kita apalagi di tiap RW," kata dia. Terkait masukan ini, Kepala Dinas PPAPP Tuty Kusumawati mengatakan akan mengevaluasi keanggotan Jumantik dan Dasawisma. Ia mengakui memang kader masyarakat belum terdistribusi dengan baik. "Dari perekrutan ini sudah coba untuk diberikan batasan-batasan. Bahwa yang nantinya jadi Dasawisma sebaiknya tidak Jumantik, juga tidak dari unsur kader lainnya. Jadi benar-benar dia PKK yang nantinya ke depannya sebagai kader Dasawisma," kata Tuty. Terkait minimnya kaderisadi di wilayah, Tuty menduga memang tak banyak ibu-ibu yang bersedia menjadi kader kemasyarakatan. "Kalau orangnya itu-itu aja bukan berari kurang diminati. Barangkali di satu lokasi, ketersediaan personel yang memang bersedia menjalankan aktivitas di masyarakat memang terbatas," kata Tuty. Anggota Jumantik saat ini berjumlah sekitar 30.000 se-Jakarta dan menerima honor Rp 500.000 per bulan per orang. Sementara anggota Dssawisma yang membawahi 10 hingga 20 rumah, rencananya akan menerima honor mulai tahun ini. Honor yang diusulkan Rp 250.000 per bulan per orang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "DPRD Minta Anggota Dasawisma Tak Rangkap Jadi Jumantik agar Tak Dua Kali Terima Honor", https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/28/23595641/dprd-minta-anggota-dasawisma-tak-rangkap-jadi-jumantik-agar-tak-dua-kali.
Penulis : Nibras Nada Nailufar
Editor : Dian Mahara