Berita 24 Indonesia - The 16th United Nation Forum On Forest (UNFF) atau Forum Kehutanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilakukan secara...
Dalam pertemuan tersebut terdapat Delegasi Republik Indonesia (DELRI) terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementrian Luar Negri (Kemenlu), BAPPENAS, dan PTRI New York.
Dalam siaran pers Kementrian Lingkungan Hidup ' Jalan Hutan Tropis Indonesia Menuju Harapan Dunia ' Agus Justainto sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia mengatakan bahwa pada pertemuan pertama, terdapat dua agenda yakni mengenai kemajuan pengelolaan kehutanan terkait dampak dari Covid-19, dan Progres Implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan tahun 2017 - 2030.
Pada pembahasan pertama mengenai kemajuan pengelolaan kehutanan terkait dampak dari Covid-19, menurut Agus untuk mencari solusi krisis global saat ini, khususnya pada perubahan iklim, hilangnya keanekaragamaan hayati, deforestasi dan degradasi lahan, dan ketidaketaraan dan kemiskinan di era pasca Covid-19. Indonesia menarik sektor swasta untuk terlibat dan berkontribusi secara lebih efektif untuk mengatasi krisis global.
Lanjut Agus, walaupun saat ini dampak perubahaan iklmi sedang berlangsung, ditambah dengan Covid-19 dan resesi global, Indonesia berhasil melakukan pendekatan yang seimbang.
" Tahun lalu kami telah mencapai laju deforestasi terendah dalam beberapa dekade, serendah 0,1 juta hektar, sekaligs memangkas 82% kebakaran hutan kami. semua ini dicapai saat dunia menyaksikan meningkatnya deforestasi serta kebakaran hutan yang merusak di berbagai negara " Kata Agus Justainto sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, dikutip dari laman KLHK.
Agus menambahkan bahwa Indonesia saat ini sedang merehabilitasi 620.000 hektar hutan bakau dan akan selesai di tahun 2024, hal ini merupakan kegiatan rehabilitas yang terluas di dunia dengan penyerapan karbon empat kali lipat dibandingkan dengan hutan tropis.
" Untuk mengatasi situasi pandemi ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu menggairahkan perekonomian melalui beberapa intervensi, antara lain mendukung UMKM, percepatan pembangunan hutan rakyat, dan berbagai dukungan industri berbasis kayu yang di padukan dengan dukungan pemerintah terhadap pemenuhan persyaratan pasar seperti jaminan legalitas kayu " Jelas Agus.
Untuk menekan adanya prioritas pembangunan berkelanjutan dalam perubahan iklim, Agus menekan untuk menggunakan pendekatan keseimbangan selama masa kepresidenan G20 Indonesia tahun 2022.
Kemudian pada pembahasan agenda yang kedua mengenai Progres Implementasi rencana strategis PBB pada sektor kehutanan tahun 2017 - 2030.
Pada pembahasan kedua Agus mengutarakan terhadap pandangan Indonesia yang menyoroti beberapa kemajuan Indonesia dalam Kontribusi Nasional Sukarela - Voluntary National Contribution (VNC).
VNC Indonesia yang telah disampaikan pada sidang UNFF ke-14 pada tahun 2019, terdapat 5 target, diantaranya pertama Indonesia berupaya menekan laju deforestasi menjadi 0.45 Juta ha, kedua Indonesia telah melampaui target alokasi perhutanan sosial dengan total seluas 12.7 ha, ketiga mempromosikan sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari dan juga sertifikat sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK),
Untuk mencapai target ketiga Agus mengatakan " Saat ini langkah Indoenesia telah lebih jauh dalam mempromosikan sertifikat pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan juga Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) "
Kemudian untuk taget yang keempat Indonesia telah membentuk Badan Publik Pengelolaan Dana Lingkungan atau BPDLH dibawah Kemenkeu. dan target kelima, Indonesia melalui KLHK secara aktif telah mendorong kepemimpinan penyetaraan gender dengan mengangkat aparatur pemerintah perempuan pada posisi manajemen, dilanjutkan dengan melembagakan kebijakan/memfasilitasi perempuan dalam menjalankan fungsinya, termasuk penyediaan ruang laktasi.
Sebagai bagian dari rumah terbesar hutan hujan tropis dunia, Indonesia berdedikasi berkontribusi demi lingkungan global lebih baik. (Foto : Kemen KLHK | Penulis : Antania)
