Berita 24 Indonesia - Anggota komisi II DPR RI Anwar Hafid menghimbau untuk sanksi pelanggaran protokol kesehatan diberikan ketika hak-hak d...
Kemudian Anwar Hafid juga merespons terkait rencana pemprov DKI Jakarta yang ingin merevisi peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19.
Dalam revisi tersebut salah satu memuat pasal tambahan soal ancaman sanksi penjara 3 bulan jika berulang kali melanggar aturan mengenakan masker.
" Pendekatan sanksi sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah diberikan dan tepat sasaran. Sanksi tidak bisa berlaku general ke seluruh masyarakat apalagi bagi mereka yang dalam keadaan tidak mampu, dan dalam situasi pembatasan sosial. Sederhananya bagaikan masker dan makanan biar rakyat tenang " Tegas Anwar dalam rilis di laman parlementaria, Jum'at (23/7/2021).
Lanjut Anwar menambahkan jika hal yang esensial soal penanganan Covid-19, yakni pencegahan penularan atau transmisi sesama manusia. maka bukan soal menghilangkan apalagi merubah menjadi penghukuman masyarakat yang sedang dalam kesulitan.
" Soal kewajiban masker harus ditegakkan namun dengan tindakan persuasif dan kesadaran. bukan dengan terus menakuti rakyat yang sebenarnya sudah dalam posisi sulit " Tambahannya.
Kemudian Anwar mengatakan dalam perang untuk melawan pandemi Covid-19 hampir 2 tahun. hal ini juga menjadikan ekonomi rakyat bawah sangat terpuruk.
" Sehingga yang awal pendemi masih bertahan hari ini, benar-benar sangat kesulitan " Ungkapnya.
Anwar mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memahami bahayanya virus Covid-19. Sehingga, tanpa diberikan sanksi mereka akan patuh.
" Tapi, tentu persoalan kebutuhan hiduplah yang menjadikan orang nekat, sehingga terkesan tidak mau patuh. solusi terbaik bantu rakyat kita untuk bisa bertahan hidup ditengah program PPKM " Pungkas Anwar.
(Sumber : Parlementaria)
