Berita 24 Indonesia, Myamar - Militer Myanmar telah menawarkan amnesti ke beberapa pengunjuk rasa yang terlibat dalam demonstrasi. Pernya...
Pernyataan tersebut dilaporkan langsung dari media pemerintah pada Jum'at (6/8/2021).
Negara Asia Tenggara tersebut berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang dipilih secara demokratis pada 6 bulan yang lalu.
Hal tersebut memicu protes dan gerakan sipil yang melumpuhkan sebagian negara Myanmar.
Asosiasi bantuan untuk tahanan politik, sebuah kelompok aktivis mengungkapkan sejak kudeta, pasukan keamanan telah menangkap lebih dari 7.000 orang, sementara 1.984 surat perintah dikeluarkan.
Tidak ada amnesti yang akan ditawarkan kepada siapapun yang dicari untuk kejahatan, seperti pembunuhan, pembakaran, atau serangan terhadap tentara.
Global new light of Myanmar yang dikelola pemerintah menyalahkan hasutan anggota partai SUU Kyi untuk berkampanye pembangkangan sipil.
" Oleh karena itu mereka yang ingin kembali ke rumah atas kemauan mereka sendiri, dapat dengan aman menghubungi nomor telepon badan administrasi kabupaten dan kota atau kantor polisi terdakat " di laporkan dalam media pemerintah, dikutip dari reuters.
Pasukan keamanan Myanmar secara brutal menekan protes tersebut, dan terjadi tindakan kekerasan sehingga menewaskan ratusan orang sejak kudeta.
Dalam hal tersebut untuk menyerah kepada otoritas militer, namun ditolakn oleh beberapa orang yang saat ini bersembunyi dna menghadai tuduhan .
" Ini mungkin sebuah pengaturan " Kata Khin Myat Myat Naing (35) yang telah didakwa berdasarkan pasal 505 A KUHP.
Pasal 505 A KUHP mengkriminalisasi komentar yang menyebarkan berita palsu, dan daoat dihukum hingga tiga tahun penjara.
" Mereka terus mengbah apa yang mereka katakan sepanjang waktu, misalnya janji pemilihan mereka :" Tambahan blogger dan influencer (35)/
Dilansir dari reuters, penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing pada Minggu ini berjanji untuk mengadakan pemilihan pada bulan Agustus 2023.
Sementara itu, para pemimpin umum dalam waktu 2 tahun, menafsirkan dari beberapa media lokal bahwa sebagai perpanjangan waktu pemilihan selama 6 bulan.
Sai Tun (33) seorang jurnalis lepas yang bersembunyi dan menghadapi dakwa berdasarkan pasal 505 A setelah mengambil foto saat unjuk rasa mengatakan bahwa dia tidak berencana untuk menyerahkan diri.
" Selama tentara ada di sana kami menjadi buronan " Sai Tun (33)
Sai Tun pun juga ditembak di kakinya saat protes, dan menggantungkan harapannya pada milisil lokal yang menentang militer. akhirnta merebut kekuasaan kembali.
(Sumber : Reuters)
