Berita 24 Indonesia - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengkritik kinerja pemerintah mengenai target rehabilitas hutan bakau (mangrov...
Menurut Johan hal tersebut pemerintah hanya membuat target yang besar, namun tidak didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.
Lanjutnya mengatakan dalam beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah meminta dukungan internasional untuk mengejar target seluas 600 ribu hektar hingga pada tahun 2024.
Isu tersebut telah diangkat pada level dunia, namun tidak diimplementasikan dalam wujud nyata yaitu berupa kebijakan yang lebih serius dan rendahnya dukungan APBN untuk program rehabilitasi hutan bakau ini.
" Dukungan pemerintah sangat lemah, bahkan dari sisi kelembagaan terlihat semakin tidak fokus dengan penggabungan kelembagaan bakau dan gambut " Ujar Johan dalam keterangannya, Jum'at (5/11/2021).
Dilihat dari realisasi anggaran, Johan menilai sarapannya sangat rendah, karena per bulan September 2021 lalu baru terserap 20.02 persen untuk kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi yang dilakukan oleh badan restorasi gambut dan mangrove (BRGM).
" Saya menilai progres kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove belum berjalan optimal dan terlihat lemahnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan, serta lemahnya serapan penanaman. Sehingga target selalu tidak tercapai setiap tahunnya " Katanya.
Politisi dari PKS ini menyoroti berbagai kegagalan rehabilitasi hutan bakau yang dilakukan pemerintah. Hal ini, disebabkan oleh beberapa faktor seperti; pemilihan lokasi penanaman yang tidak sesuai, penggunaan spesies tanaman yang tidak tepat untuk penanaman, kurangnya pengetahuan silvikultur petugas lapangan, serta koordinasi yang buruk antar lembaga pemerintah.
Johan berharap pemerintah segera mengevaluasi tingkat keberhasilan rehabilitasi hutan bakau. sebab, selama ini tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 20 persen.
" Saya tekankan agar kesuksesan kegiatan rehabilitasi hutan bakau dilihat dari kriteria efektivitas, tingkat biodiversitas hayati dan efesiensi untuk mengembalikan fungsi hutan bakau seperti semula " Tuturnya.
(Sumber : Parlementaria | Foto : Doc.DPR RI/Arief)
