Berita 24 Indonesia - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ( Menlu RI ) Retno Marsudi L.P membuka Bali Democracy Forum ke -14 (BDF), pada...
Forum diselenggarakan secara hibrid, dan mengusung tema " Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic "
" BDF kali ini diikuti oleh 335 peserta dari 85 negara dan 4 organisasi internasional yang hadir, baik secara fisik maupun virtual " Kata Menlu di Nusa Dua Bali.
Lanjutnya, terdapat beberapa pejabat yang berpartisipasi diantaranya; Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres, dan 18 pejabat setingkat menteri/wakil menteri yaitu; Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta, dll.
" BDF tahun ini dibuat lebih interaktif dengan meminta pandangan dari para ahli dibidangnya, selain itu tentunya pandangan dari para menteri, termasuk diantaranya ekonom peraih nobel, Joseph Stiglitz " Ujar Retno.
Lanjut Retno mengatakan sebagai komunitas global, semua harus bekerjasama agar kesetaraan dapat dijalankan.
" Antara lain, melalui peringanan hutang, pemberian akses setara terhadap vaksin, dan meningkatkan investasi untuk ketahanan kesehatan, jaminan sosial, dan pendidikan bagi semua equality atau kesetaraan tidak hanya menjadi ruh dari demokrasi, tapi juga mesin penggerak bagi upaya pemulihan " Jelasnya.
Terkait demokrasi, kata Retno pandemi ini datang saat demokrasi di banyak negara mengalami kemunduran.
Menurut laporan Freedom House 2021, kebebasan global dalam 15 tahun terakhir dan 75 % penduduk dunia hidup di bawah negara yang mengalami kemunduran demokrasi tahun lalu.
" Pandemi semakin memperburuk kemunduran demokrasi tersebut, karena telah memaksa kita untuk mengubah cara kita menjalankan pemerintah. dan kita harus mencari titik keseimbangan antara menegakkan nilai-nilai demokrasi dan menerapkan peraturan untuk mengatasi pendemi " Ucapnya.
Dalam hal tersebut, Retno menekankan pentingnya terus menjalankan demokrasi di masa pemulihan :
1. Harus berpegang teguh prinsip kesetaraan untuk memastikan pemulihan yang cepat.
" dalam demokrasi, kesetaraan adalah soal fairness. setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk menang melawan pandemi Covid-19.
Terkait kesetaraan, Retno mengatakan dalam hal ini harus memastikan akses vaksin setara bagi semua.
" Jurang kesenjangan vaksinasi saat ini masih sangat lebar. 64,94% populasi negara kaya telah divaksinasi setidaknya dengan 1 dosis, sementara dinegara berpendapatan rendah baru 8,06%. ini tentu tidak dapat dibiarkan " tegasnya.
" Kita harus mendemokratisasikan distribusi vaksin ke semua negara utamanya yang penduduknya belum menerima dosis pertama " tambahannya.
2. Mendorong kebiajakan yang inklusif untuk memastikan pemulihan bagi semua.
" Dalam demokrasi, inklusivitas berarti partisipasi seluruh rakyat dalam semua aspek tata kelola pemerintah. tidak ada yang boleh tertinggal dalam proses pemulihan dan semua aspirasi harus kita dengarkan sesuai dengan semangat demokrasi " Ujar Retno.
Lebih lanjut Retno memaparkan pemulihan yang harus dirasakan oleh seluruh rakyat, utama yang rentan dan paling terdampak pandemi Covid-19, yaitu; seperti perempuan, anak muda, pekerja informal, penyandang disabilitas, dan masyarakat lokal.
3. Mewujudkan arsitektur ekonomi global yang adil untuk mempercepat pemulihan pandemi.
" Mendemokratisasikan arsitektur ekonomi global dna tatanan global lainnya, saya berikan contoh, yaitu tidak boleh adanya monopoli dalam partisipasi di ekosistem rantai pasok global " pungkasnya.
(Sumber : Kementerian Luar Negeri RI)
