Perdana Menteri Kamboja Desak Panglima Militer Myanmar Untuk Dapat Melakukan Kunjungan Utusan ASEAN dan Dukung Akses Bantuan/Reuters Berita ...
Perdana Menteri Kamboja Desak Panglima Militer Myanmar Untuk Dapat Melakukan Kunjungan Utusan ASEAN dan Dukung Akses Bantuan/Reuters |
Hal tersebut disampaikan oleh PM Kamboja Hun Sen yang
juga sebagai ketua ASEAN saat melakukan panggilan video dengan panglima
angkatan militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Selain itu, dalam panggilan video, Sekretaris Negara
di Kementerian Luar Negeri Kamboja Kao Kim Hourn mengatakan bahwa Hun Sen
meminta pihak Myanmar untuk mengikuti kesepakatan lima poin dalam mengatasi
konflik Myanmar.
Dilansir reuters konsensus, yang disetujui oleh Min
Aung Hlaing dalam pertemuan tatap muka dengan para pemimpin ASEAN pada bulan
April tahun lalu, Ia berkomitmen untuk menghentikan permusuhan, memberikan
akses kemanusiaan, dan mendukung dialog inklusif.
“ Dia meminta HE (Yang Mulia) Min Aung Hlaing untuk
memfasilitasi agar seorang utusan khusus ASEAN dapat mengunjungi Myanmar untuk
pertama kalinya di masa depan,” kata Kao Kim Hourn.
Kao Kim Hourn menambahkan bahwa, Min Aung Hlaing
menghimbau semua pihat terutama kepada pemerintah Myanmar untuk dapat
menghentikan kekerasan, gencatan senjata.
"Dia mengundang semua pihak termasuk pemerintah
Myanmar untuk bergabung dengan negara-negara ASEAN dalam memberikan bantuan
kemanusiaan " Lanjut Kao Kim Hourn.
Negara Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer
menggulingkan pemerintah terpilih, hampir 1.500 warga sipil tewas dalam
tindakan keras junta terhadap lawan-lawannya dan pasukannya di pedesaan yang
bertempur di berbagai front dengan milisi pro-demokrasi dan tentara etnis
minoritas. Junta mengatakan mereka memerangi "teroris".
Kao Kim Hourn tidak mengatakan bagaimana Min Aung Hlaing menanggapi proposal tersebut. Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar pada diskusi hari Rabu ini.
Sebelumnya Hun Sen sudah bertemu dengan Min Aung
Hlaing di Myanmar pada 7 Januari lalu, pertemuan tersebut membuat beberapa
tetangga regional khawatir, karna dapat ditafsirkan sebagai dukungan junta.
(Sumber : Reuters)