Terjadi Kecurangan Saat Seleksi CPNS 2021, Syamsurizal : Saya Merasa Prihatin Melihat Kondisi Ini/Ilustrasi CPNS Berita 24 Indonesia - Te...
 |
| Terjadi Kecurangan Saat Seleksi CPNS 2021, Syamsurizal : Saya Merasa Prihatin Melihat Kondisi Ini/Ilustrasi CPNS |
Hal tersebut, Wakil Ketua
Komisi III DPR RI Syamsurizal sangat menyesalkan. Laporan ini beredar di media
dan masyarakat.
" Saya merasa prihatin
melihat kondisi dari pada penyelenggara seleksi CPNS 2021. Sangat disesalkan
dan disayangkan kecurang bisa terjadi " Ucapnya dilansir dari laman resmi
parlementaria.
Syamsurizal mengatakan nilai
dari kejujuran belum menjadi nilai yang universal yang diberlakukan di
Indonesia.
" Kecurangan selalu
mencari-cari tempat untuk terus berulang, modus yang dilakukan pihak-pihak
tertentu yang tidak bertanggung jawab " Lanjutnya.
9 titik lokasi mandiri yang
terindeksi kecurangan adalah berada di Kabupaten Buol (Aula BKPSDM Buol),
Kabupaten Enrekang (Aula Kantor Bupati Enrekang), Kabupaten Mamuju (Gedung PKK
Provinsi Sulawesi Barat), BKN Lampung (Aula Makorem 043 Garuda Hitam), dan
Kabupaten Mamasa (Aula SMKN 1 Mamasa).
Kemudian di Kabupaten
Sidenreng Rappang (Ruang Pola Kantor Bupati Sidenreng Rappang), Kabupaten Luwu
(Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu), Kabupaten Buton Selatan (Gedung Baruga
Buton Selatan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sulawesi Selatan
(Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar).
Selain itu, Komisi III DPR RI
menilai kecurangan yang dilakukan ini saat mengikuti test seleksi kemampuan
dasar pada tahun 2021 lalu disesalkan.
Mengingat jumlah yang ikut
seleksi tidak banyak. Menyikapi hal tersebut, Komisi III DPR RI berharap untuk
adanya perlindungan semacam keamanan dari sistem computer assisted test (CAT)
yang diterapka untuk mengatisipasi terjadinya kecurangan, seperti pada 9 titik
lokasi tersebut. Untuk kedepannya tidak ada lagi yang melakukan kecurangan.
" Pasalnya kami mempunyai
tanggung jawab moril terhadap penerimaan calon CPNS, yang diharapkan peserta
yang lulus harus memiliki kualitas yang baik dalam bekerja, sesuai formasi yang
di pilihnya, serta menjadi PNS yang memiliki tujuan sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat, menjadi orang yang berkualitas dalam proses penyelenggaraan
negara. Karena itu tahu persis bahwa PNS yang dibina oleh Kementerian PAN-RB
sebagai salah satu dari pada mitra kita, untuk itu Komisi III DPR RI mempunyai
tanggung jawab secara moril " Pungkas Syamsurizal.
Kemudian Syamsurizal melihat indikator kecurangan yang
terjadi dengan bermacam-macam modus seperti ada yang membocorkan soal, ditemukan
aplikasi remote access yang
kemudian dilakukan forensik oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Lebih lanjut, bahkan latar belakang foto peserta saat
pelaksanaan ujian yang terekam di sistem CAT BKN menunjukkan bahwa peserta
berada di tempat yang berbeda dengan lokasi ujian asli, dan tidak mengenakan
masker. Oleh karena itu, melihat situasi dan kondisi kecuruangan seperti ini
sangat disayangkan.
“Kita berharap ke depan hal seperti ini tidak terjadi
lagi. Karena kita berharap CPNS ke depan yang akan mengikuti seleksi
sebagaimana yang diatur dalam UUD ASN pasal 62 bahwa siapa saja yang lolos
menginginkan kualitas yang baik, tidak ada pembebasan seleksi jika ingin masuk
CPNS. Komisi II akan tekankan semua harus sesuai aturan yang sudah berlaku.
Tidak adalagi kebocoran atau kecurangan dalam penerimaan CPNS, seperti
sekarang yang kita ketahui kebocoran yang paling banyak yakni di Sulawesi Selatan.
Ke depan tentunya kita berharap penyelenggaraan seleksi CPNS perlu ditingkatkan
dan Komisi II akan mencari celah kelemahan-kelemahan selama ini menjadi
hambatan. Untuk itu, Komisi II akan melakukan kerja sama dengan BSSN, serta
meminta ketegasan dari Badan Kepegawaian Nasional yang notabane penyelenggaraan
CPNS tidak lepas dari tanggung jawab moril mereka,” tegas Syamsurizal.
Pada hal yang sama, anggota Komisi II DPR RI Jacki Uly
mengatakan untuk mengantisipasi kecurangan di berbagai daerah perlu adanya sumber
daya manusia yang cukup, serta yang mengerti dan menguasai ilmu komputer
atau IT.
Lanjut Jacki dengan adanya pegawai yang menguasai IT,
politisi Partai NasDem itu berharap kecurangan yang terjadi saat ini tidak
terulang dan ini menjadi catatan bagi penyelenggaraan panitia seleksi CPNS.
Di sisi lain, dalam pertemuan ada usulan untuk
melaksanakan atau mengadakan seleksi CPNS di tingkat lokal dengan satu arah
yakni diselenggarakan hanya di pusat saja, tidak lagi dengan titik lokasi
mandiri yang di selenggarakan masing-masing per instansi.
“ Saya rasa
dengan cara seperti itu bagus, tidak lagi terpisah-pisah penyelenggaraan ada di
satu pintu yakni di pusat, BKN per regional. Dengan seperti itu diharapkan
dapat mencegah kecurangan dalam penyelenggaraan seleksi CPNS, dan bisa menjadi
salah satu jalan keluar, agar ke depannya seleksi CPNS bisa lebih baik lagi
tanpa adanya kecurangan yang berulang,” harap Jacki.
Sumber : Parlementaria
