Tito Karnavian : Kasus Korupsi Kepala Daerah Kerap Terjadi, Hal Ini Akan Gagal Mewujudkan Tujuan Negara

 Tito Karnavian : Kasus Korupsi Kepala Daerah Kerap Terjadi, Hal Ini Akan Gagal Mewujudkan Tujuan Negara. Berita 24 Indonesia -  Menteri Da...

 Tito Karnavian : Kasus Korupsi Kepala Daerah Kerap Terjadi, Hal Ini Akan Gagal Mewujudkan Tujuan Negara.

Berita 24 Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian prihatin kepada kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) atas kasus tindak pidana korupsi.

Dalam hal tersebut, Mendagri menggelar kegiatan “Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia” secara virtual pada Senin (24/1/2022). 

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri mengatakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

“ Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin, dan ini penting untuk mengubah bangsa kita” Ucap Tito.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara, dapat menghambat tercapainya tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. 

“ Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya (menyebabkan) akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita,” ujar Firli. 

Lanjut Firli mengatakan sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah, termasuk pejabat pemerintahan, diikat oleh tujuan negara yang menjadi kepentingan bersama, adapun tujuan yang dimaksud ada didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

“ Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa,” ujar Firli. 

Lebih lanjut Firli menekankan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Seperti halnya, dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk keberlangsungan proses pembangunan, serta program pemerintahan.

Tak hanya itu, Firli menambahkan bahwa kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun non-alam. 

“ Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama,” kata Firli.

(Sumber : Kementerian Dalam Negeri)